SEJARAH UANG KERTAS INDONESIA

JAMAN PEMERINTAHAN BELANDA 1610 – 1811
Masa awal perkembangan uang kertas di Indonesia tak lepas dari pengaruh imperialisme asing (Belanda, Inggris, dan Jepang). Sejak kedatangan bangsa-bangsa asing, terutama para pedagang yang memperkenalkan berbagai jenis mata uang logam asing sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dengan penduduk setempat sampai pengedaran mata uang logam khusus berlaku di kepulauan Nusantara 1602-1799, tidak dipergunakan uang kertas. Meskipun kertas telah dikenal di Indonesia pada abad XVII, sumber-sumber tertulis asing terutama dari bangsa Belanda dengan perwakilan dagang dan kekuasaannya Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) 1602–1799 tidak pernah menyebutkan penggunaan uang kertas tetapi uang logam sebagai alat pembayaran utama di kepulauan Nusantara.

Terkecuali, satu-satunya sumber tertulis Belanda yang melaporkan penerbitan uang kertas darurat oleh penguasa VOC di Pulau Banda pada tahun 1659, dikarenakan kesulitan uang kecil dari bahan logam. Beberapa waktu setelah pengeluaran uang kertas karton darurat Kota Leiden 1576 dan saham pertama VOC di dunia 1606. Uang kertas Banda 1659 ini mendahului penerbitan uang kertas modern bangsa-bangsa barat: Swedia 1661, Inggris 1694, Norwegia 1695, Perancis 1701.

Selama masa kekosongan yang panjang (1659-1782) Bank pertama Bataviaasch Bank Courant (1746) dan Bank Van Leening mengeluarkan surat-surat bank dalam berbagai pecahan (1748-1752). Beberapa tahun sebelum pembubarannya, VOC menyadari perlunya alat pembayaran dari kertas untuk transaksi besar yang dikenal sebagai “Surat Hutang Kompeni” (Compagnie Kredietbrieven) pada tahun 1782. Instrumen moneter ini sering dianggap sebagai uang kertas pertama di Indonesia. Pada waktu yang hampir bersamaan penguasa VOC di Ceylon (Srinlanka) juga menerbitkan instrumen sejenis pada tahun 1785 dan seterusnya. Uang “Surat Hutang Kompeni 1782” Ini beredar dalam jumlah hampir tidak terbatas sehingga turun nilainya menjadi 85%. Antara tahun 1782-1799, VOC mengeluarkan beberpa emisi surat Hutang (Kredietbrieven) dengan pecahan berbeda-beda. Pemalsuan atas surat Hutang 1782 ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Setelah pengambilalihan kekuasaan VOC di Indonesia oleh Republik Batavia (1799-1806) tidak ada penerbitan Surat Hutang oleh pemerintah pusat di Batavia, hanya uang logam India Batavia (1799-1806) yang berlaku umum. Di lain hal surat hutang VOC di Amboina 1805, yang juga berlaku di Banda dan Ternate sebagai Bagian Pemerintahan Maluku, masih memakai lambang VOC. Ketika Indonesia berada dibawah pengawasan kerjaan Hollandia (1806-1811), uang kertas tidak hanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat di Batavia, tetapi juga oleh Pemerintah Lokal di Ambon, Banda, dan Ternate. Pada masa ini, semua jenis uang logam dan kertas menampilkan lambang (monogram) LN (Lodewijk Napoleon). Yang terkenal diantaranya adalah uang kertas Probolinggo (Probolinggo Paper) 1810, yang berkaitan dengan kebijakan Gubernur Jenderal Mr. HW Daendels (1808-1811) menjual tanah negara dan hak kekuasaannya kepada perorangan. Uang kertas Probolinggo 1810 merupakan hipotik Han Tik Ko, Kapitan Cina (1799-1811) di Pasuruan, yang dapat ditukar dengan perak selama 10 tahun. Kenyatannya uang Probolinggo mengalami inflasi sampai 50% dibawah nominal. Usul Daendels tidak efektif bahkan penggantinya Letnan Gubernur Raffles (1811-1816) yang memberlakukan kurs ketat menyebabkan penurunan nilainya s.d. 60%.

JAMAN PEMERINTAHAN INGGRIS 1811-1816
Pemerintah Letnan Gubernur Raffles (1811-1816) menghadapi masalah kesulitan keuangan yang diwariskan oleh Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Pembukuan dilakukan dalam Dollar Spanyol pada awalnya tetapi segera digantikan oleh Rupee dan Ropi Jawa (Java Rupee) sebagaimana terlihat diatas uang kertas terbitan Inggeris (termasuk oleh Lombard Bank 1814). Tampaknya masa yang singkat ini, hanya sedikit jumlah uang kertas yang dikeluarkan seperti halnya uang logam pecahan besar.

JAMAN PEMERINTAHAN BELANDA 1816-1942
Pada masa ini terlihat perubahan mendasar atas bahan kertas dan corak penciptaan “Creatie 1815” sebagai uang kertas kredit pemerintah mirip dengan uang kertas Creatie Suriname 1829. Peredaran uang kertas Creatie 1815 tidak luput dari pemalsuan karena kesederhanaannya. Penerbitan uang kertas mirip cek Javasche Bank 1827 dicetak untuk pertama kalinya oleh percetakan Johan Enschede en Zonen (Belanda). Selanjutnya Javasche Bank menerbitkan uang kertas tembaga (Koperpapier) dan uang tembaga (Kopergeld) 1832, 1842, dengan corak mirip uang kertas Suriname 1826 dan uang Belanda Muntbiljet 1845. Sejak penerbitan uang kertas Koperpapier ini, huruf Jawa tercantum seterusnya s.d. menjelang emisi terakhir Javasche Bank 1946, terkecuali terbitan Departemen Keuangan Muntbiljet, juga untuk pertama kalinya ‘tanda air’ (watermark) digunakan sebagai alat pengaman.

Pada tahun 1846 diterbitkan uang kertas baru ‘Resepis Perak’ (Zilver Recepissen) oleh Javasche Bank. Tidak seperti penerbitan sebelumnya tanda tangan pengesahan untuk beredar bukan oleh pejabat Javasche Bank tetapi oleh Pejabat Kantor Pemeriksaan Keuangan Umum (Algemeene Rekenkamer). Uang Resepis Perak ini beredar dalam jumlah besar sehingga untuk melawan peredaran uang tembaga yang berkelebihan dan buruknya uang kertas Resepis Perak, maka uang logam yang beredar di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Raja Willem III (1849-1890) dicetak di percetakan Utrecht, Belanda. Berkali-kali reformasi keuangan telah dilakukan, namun tidak menghasilkan keuangan yang sehat. Tahun 1851 Javasche Bank masih menerbitkan uang kertas berbentuk cek, seperti emisi Kopergeld 1832 dan 1842. Semua uang kertas Javasche Bank terbitan-terbitan awal terbatas luas daerah peredarannya.
Tahun 1864 Javasche Bank menerbitkan uang kertas sesungguhnya seperti halnya uang kertas semasa sekarang ini, dimana sarat dengan corak hisasan sebagaimana uang klasik lainnya. Pencantuman teks undang-undang dalam 4 bahasa (Belanda, Arab Melayu, Jawa, Cina) menunjukkan bahasa dan tulisan yang paling dominan dipakai oleh masyarakat di Hindia Belanda waktu itu. Peredaran uang kertas ini tidak begitu disukai di Sumatera Barat. Unsur pengaman mulai ditambahkan pada nomor seri dan kode kontrol. Namun uang kertas ini tidak luput dari pemalsuan.

Mulai tahun 1873 beredar emisi Javasche Bank yang baru dengan ciri-ciri utama corak hiasan bingkai kayu dan lambang kota Batavia. Menjelang akhir penutupan abad XIX, beredar uang kertas perusahaan lokal (scrip) seperti NIEM 1861 (BDN), Brown & Co. 1890, NHM 1888 (Bank Eksim) dan sejumlah besar perkebunan-perkembunan di Sumatera Timur dan Jawa Barat, yang dikenal sebagai uang kupon perkebunan ± 1889 dan seterusnya. Akhir abad XIX, Javasche menerbitkan uang kertas emisi 1897 (seri Coen-Mercurius) bercirikan lambang kota Surabaya, Batavia, dan Semarang serta panorama pesisir laut di antara Dewa Merkurius dan Gubernur Jenderal J.P. Coen (1623, 1627-1629). Semua uang kertas klasik diatas peredarannya masih terpusat di Pulau Jawa. Selanjutnya uang kertas kolonial terbitan abad XX terlebih dengan diundangkannya larangan menggunakan uang asing selain mata uang Hindia Belanda, dapat dikatakan beredar merata di luar Pulau Jawa.

Selanjutnya terjadi pembagian hak penerbitan uang kertas dan logam antara Javasche Bank dan Departeman Keuangan (Departement van Financiën) yang berlaku hingga pemerintahan RI (Orde Lama). Alhasil Departemen Keuangan menerbitkan uang kertas pecahan kecil (dibawah 5 Gulden) pada tahun 1919, 1920, 1940, dan 1943. Penerbitan uang kertas Javasche Bank bercirikan gambar gedung JB dan logo JB tampaknya sebagai persiapan memperingati 100 tahun JB (1828–1928). Terbitan tahun 1925 (seri Coen) tidak luput dari pemalsuan karena kemajuan teknologi percetakan.

Menjelang Perang Dunia II terjadi perubahan kebijakan politik Belanda, dimana lambang kolonial digantikan dengan unsur-unsur corak pribumi. Penerbitan uang kertas Javasche Bank 1934 (seri Wayang) merupakan puncak hasil karya cetak kolonialisme sehingga dianggap uang kertas terbagus diantara semua uang kertas.

JAMAN PEMERINTAHAN JEPANG 1942-1945
Masa yang singkat ini hanya mengenal uang kertas saja sebagai alat pembayaran. Uang logam pendudukan khusus tidak beredar. Sebelum pendudukan, uang kertas terbitan pertama yang dikenal “Uang Pohon Pisang” (1942) telah dipersiapkan di Jepang dan diedarkan oleh bala tentara Angkatan Laut Jepang (kaigun). Oleh karenanya dikenal istilah “Uang Penyerbuan Jepang” (Japanese Invasion Money=JIM) oleh bangsa Barat. Setelah “Uang Pohon Pisang” dirasakan cukup berperan sebagai uang peralihan, Jepang menerbitkan uang kertas bercorak alam dan budaya Indonesia sebagai bagian propaganda. Uang ini dikenal sebagai uang wayang atau Gatotkaca. Jumlah pencetakannya yang besar menyebabkan inflasi. Menjelang kejatuhan jepang, beredar uang kertas Pemerintah Dai Nippon yang bercorak sama dengan uang Jepang di Malaya. Pecahan terbesar (1000 Roepiah) yang bercorak sama pula dengan uang Malaya tidak sempat beredar karena bersamaan dengan kekalahan Jepang tahun 1945. Pada masa perang dunia (1939-1945) pihak Belanda dan Jepang mengeluarkan uang kertas tahanan perang (kamp) di Jawa dan Sumatera (Allasvallei, Tjimahi, Tjideng, dan lain-lain) yang mirip dengan tanda terima/karcis.

PEMERINTAHAN RI 1945-sekarang
Kembalinya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (NICA) tahun 1945 sempat mendahului penerbitan uang kertas RI (ORI) dengan mengedarkan uang kertas “Uang NICA (uang merah) 1943” yang berkelanjutan dengan perebutan daerah dan tarik menarik peredaran antara Belanda vs Indonesia. Sementara itu, Belanda (NICA) juga memberlakukan uang kertas NICA 1943, Javasche Bank Pra-Perang Dunia II dan Federal 1946 yang dilegalisir dengan cap-cap khusus di Guinea Baru Belanda (Papua dan Papua Barat) sebelum mengeluarkan terbitan khusus Nederland Nieuw Guinea 1950 dan 1954.

Pada masa revolusi (1945-1949), uang RI yang dikenal sebagai “Oeang Repoeblik Indonesia/ORI, URI, Uang Putih” terlambat beredar (1946), mengalami masa paling sulit karena keadaan ekonomi dan politik pada waktu itu. Proses pencetakan, pengiriman, dan pengedarannya sangat genting dan tidak menentu. Pemerintah RI sempat mengeluarkan 3 (tiga) kali uang kertas (ORI/URI) 1945-1948 (satu diantaranya keluaran militer). Uang kertas darurat RI (ORI) ini hanya sempat beredar di Jawa-Madura dan Lampung dikarenakan transportasi yang sulit. ORI lainnya sempat dicetak di Amerika Serikat (Security Banknote Company) tapi sistuasi tidak memungkinkan untuk pengangkutan. Selain perang saraf dengan Belanda, peredaran ORI menghadapi masalah inflasi ditambah pemalsuan yang tidak sedikit.

Pada akhirnya menjelang pengakuan kedaulatan RI (1949) dipersiapkan reformasi keuangan berupa “Uang Republik Indonesia Baru” (URIBA) 1949 namun tampaknya tidak berjalan lancar.
Penerbitan uang darurat daerah merupakan satu-satunya jalan keluar sebagai pengganti uang pusat (ORI/URI). Faktor keuangan, politik, dan lainnya menyebabkan berbagai daerah-daerah di Jawa dan Sumatera (sebagian besar di sumatera Utara) mengeluarkan uang kertas sendiri. Dari tingkat daerah gerilya s.d. propinsi dan memakai nama yang berbeda-beda (bon, surat, penerimaan, cheque, dan lain-lain) namun berfungsi sama sebagai alat pembayaran.

Antara tahun 1948-1960-an, Kelompok Tandingan/Separatis (FDR Grobogan, NII Tjirebon, RMS, PRRI, PRRI/Permesta, RII Bagian Timur, dan lain-lain) mengeluarkan uang kertas lokal yang dicap/ditandatangani di atas uang terbitan jaman Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia maupun cetakan sendiri (lokal dan luar negeri).

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950 yang berumur kurang dari satu tahun hanya mengeluarkan uang kertas pecahan kecil (Rp5 dan Rp10) meskipun pecahan lain telah dicetak sebagai percobaan.

Selanjutnya Departemen Keuangan RI masih berpedoman pada Undang-undang Jaman Belanda, mengeluarkan pecahan kecil pada tahun 1951, 1953, 1954, 1956, 1960, 1961 dan 1964 berbeda dengan terbitan masa revolusi fisik (1945-1948) meliputi semua pecahan besar dan kecil.

Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

Latar Belakang

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Misi pendahuluan

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Pemberontakan Andi Azis

Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Dari Ancaman DisIntegrasi Bangsa Terutama Dalam Pergolakan Dan Pemberontakan

* Pemberontakan Andi Azis di Makasar

Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.

2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI

3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Republik Maluku Selatan "RMS"

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda
Pemimpin

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.
Kerusuhan

Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Tero

Wali band

Biografi Wali Band

wali Band
Band WALI yang digawangi Faank (vokal), Apoy (gitar), Tomi (drum), Ovie ((keyboard & synt), serta NuNu (bass), terbentuk pada 31 Oktober 1999.
WALI sendiri berasal dari kata yang amat memasyarakat yang berarti wakil. “Mengapa dinamakan WALI karena salah satunya mudah diucapkan oleh semua orang. Sisi lainnya adalah kami (WALI) dengan segala keterbatasan yang ada berharap bisa mewakili segenap perasaan dan curahan hati manusia,” urai Apoy.

Wali meluncurkan album debut bertajuk ORANG BILANG pada Maret 2008. WALI mengandalkan lagu Dik sebagai hit single, sedangkan bintang sinetron Shireen Sungkar didaulat menjadi model video klip perdananya itu.
Selain Dik, beberapa single lain dalam album ini seperti Emang Dasar yang bercerita tentang kekesalan seorang wanita terhadap pasangan selingkuhnya, serta Orang Bilang, Tetap Bertahan, Egokah Aku, dan lain- lain layak untuk disimak.

Vierra band

Vierra merupakan sebuah grup Band yang beranggotakan 4 orang yaitu "Kevin Aprilio" (piano/keyboard), "Widy_Soediro_Nichlany" (vokal), "Raka Cyril Damar" (halaman belum tersedia)">Raka Cyril Damar(gitar), dan "Satryanda Widjanarko" (drum). Pada saat tampil mereka menggunakan bantuan seorang bassist tambahan bernama "Deryansha Azhary. Genre musik Vierra dapat dikategorikan sebagai powerpop dan pop rock. Sampai saat ini mereka telah merilis 2 buah album yaitu "My first love" dan "Love, Love and Love"
Bagi para penggemar Vierra, mereka memiliki sebuah komunitas fans club bernama Vierrania yang dibentuk pada Maret 2009

Pertemanan keempat personil Vierra bearawal dari pertemuan mereka di situs jejaring sosial Friendster. Pada awalnya, Kevin berniat mengajak Tryan yang sudah ia kenal lebih dulu untuk membentuk sebuah band. Tryan kemudian mengenalkan Kevin kepada Raka untuk mengisi posisi gitar. Setelah itu mereka bertiga sepakat untuk membentuk sebuah band. Lalu, masih didalam Friendster, Raka memperkenalkan Widy kepada Kevin dan Tryan untuk mengisi posisi sebagai vokalis. Kevin yang merasa karakter vokal Widy cocok dengan konsep musiknya, lalu menerimanya sebagai vokalis.
Pada awalnya Kevin mengusulkan nama "Andante" sebgai nama band mereka. Namun merasa kurang cocok dengan nama tersebut, Tryan lalu mengajukan nama "Vierra" yang berarti "empat".Vierra pun resmi terbentuk pada bulan November 2008

Vierra merilis album perdana mereka berjudul My First Love. Kevin mengatakan judul My First Love cukup menggambarkan bahwa "album ini memang benar-benar seperti remaja yang pertama kali jatuh cinta. Begitu polos.
Sebagai single pertama, mereka merilis "Dengarkan Curhatku" pada Maret 2009. "Dengarkan Curahtku" dengan cukup cepat berhasil menduduki peringkat 5 besar di chart Dahsyat, MTV Ampuh, Derings, dan Inbox. Hal ini membuat nama Vierra langsung melambung di industri musik major Indonesia. Setelah Dengarkan Curhatku, Vierra juga merilis 5 lagu lain sebagai single yaitu: Bersamamu, Perih, Rasa Ini, Jadi Yang Kuinginkan, dan Seandainya.

Pada bulan Juli 2010, Vierra mengadakan sebuah kuis berjudul Seandainya Aku Liburan Bareng Vierra Ke Bali dengan hadiah berkunjung ke Bali bersama Vierra dan untuk menyumbangkan suara ke dalam beberapa lagu terbaru Vierra dalam album kedua mereka. Selain berhasil melambungkan nama Vierra, juga berhasil mencapai angka penjualan RBT sebanyak 9 juta dan mendapatkan penghargaan multiplatinum.
Pada 14 Februari 2011 memanfaatkan momentum valentine. Pada album ini terlihat sedikit perbedaan dari segi lirik, dimana setiap lagu dalam album ini merupakan pengalaman setiap personil Vierra dan setiap lagunya sedikit terdengar lebih dewasa.
Dari album ini Vierra telah merilis 2 buah single yaitu "Takut" dan "Terlalu Lama"